JAKARTA — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) terus memperkuat cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas layanan tingkat pertama guna menekan lonjakan kasus campak yang masih terjadi di berbagai daerah pada 2026.
Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes, Lovely Daisy, mengatakan langkah ini dilakukan melalui penguatan layanan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk penerapan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) sebagai standar penanganan balita sakit. “Campak bukanlah penyakit ringan, melainkan penyakit yang dapat menimbulkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak yang berisiko menyebabkan kematian, khususnya pada anak-anak,” ujarnya dalam webinar, Minggu (12/4/2026).
Ia menegaskan, sebagian besar kasus campak terjadi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. “Imunisasi tetap menjadi langkah paling efektif untuk mencegah penularan dan mengurangi risiko komplikasi berat pada anak,” kata Lovely.
Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2025 tercatat lebih dari 63.000 kasus suspek campak dengan 36.584 kasus terkonfirmasi positif, tersebar di 421 kabupaten/kota di 37 provinsi, serta menyebabkan 69 kematian. Memasuki awal 2026, situasi belum sepenuhnya terkendali dengan munculnya 58 Kejadian Luar Biasa (KLB) di 39 kabupaten/kota di 14 provinsi. Bahkan, pada minggu pertama 2026 tercatat sekitar 2.932 kasus suspek campak.
Sebagai konteks, campak merupakan penyakit infeksi virus yang sangat menular dan dapat dicegah melalui imunisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, cakupan imunisasi di sejumlah wilayah mengalami penurunan, terutama pascapandemi COVID-19, yang berdampak pada meningkatnya kerentanan anak terhadap penyakit menular.
Dari sisi dampak, tingginya kasus campak berpotensi membebani sistem layanan kesehatan, khususnya di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Selain itu, risiko komplikasi berat seperti pneumonia dan radang otak dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada anak, serta berdampak pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Kemenkes menegaskan bahwa penguatan layanan melalui MTBS di Puskesmas menjadi kunci dalam memastikan deteksi dini dan penanganan cepat pada balita dengan gejala penyakit menular. Pendekatan ini juga diharapkan mampu menekan risiko komplikasi dan kematian.
Ke depan, pemerintah akan terus memperluas cakupan imunisasi, memperkuat edukasi kepada masyarakat, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu menekan kejadian campak secara signifikan dan memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak di seluruh Indonesia.