Film Pesta Babi Dinilai Abaikan Konteks Keamanan Papua dan Framing Negatif terhadap Negara
JAKARTA — Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale terus memicu perdebatan publik setelah dinilai menghadirkan narasi yang tidak berimbang terkait pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Sejumlah kalangan menilai film tersebut terlalu menonjolkan sisi konflik dan kritik terhadap negara, namun minim menghadirkan konteks pertahanan, keamanan, serta tantangan geopolitik Papua sebagai wilayah strategis nasional.
Pengamat media dan politik Dhimam Abror Djuraid menilai dokumenter tersebut lebih dekat pada film advokasi dibanding karya investigatif multiperspektif. Menurutnya, film banyak menampilkan sudut pandang aktivis dan kelompok penolak pembangunan tanpa memberikan ruang proporsional bagi pemerintah, aparat keamanan, maupun argumentasi strategis negara.
“Film ini membangun framing bahwa negara hadir terutama sebagai kekuatan represif dan destruktif, padahal Papua juga menghadapi persoalan keamanan, separatisme bersenjata, dan tantangan geopolitik yang nyata,” ujar Dhimam dalam tulisannya.
Film Pesta Babi mengangkat isu pembangunan food estate dan proyek cetak sawah di Papua Selatan yang disebut berdampak terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Dokumenter tersebut menampilkan narasi hilangnya hutan adat, perubahan ruang hidup masyarakat, serta kritik terhadap kehadiran aparat keamanan di wilayah proyek strategis nasional.
Namun, menurut Dhimam, film tersebut tidak cukup menghadirkan konteks bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk sebagai wilayah perbatasan, kawasan pertahanan timur Indonesia, serta daerah rawan konflik bersenjata.
“Papua bukan hanya isu pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan integritas teritorial, ancaman separatisme, infiltrasi asing, dan stabilitas keamanan nasional,” katanya.
Ia menilai kritik terhadap pembangunan memang merupakan bagian dari demokrasi, tetapi narasi yang terlalu menyudutkan negara berpotensi membentuk persepsi publik yang simplistis terhadap situasi Papua yang sangat kompleks.
Dalam ulasannya, Dhimam juga menyoroti penggambaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam film tersebut. Aparat disebut digambarkan identik dengan intimidasi dan kepentingan proyek, tanpa menjelaskan ancaman keamanan yang dihadapi negara di Papua.
Padahal, menurut dia, keberadaan aparat keamanan juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat, pengamanan proyek strategis nasional, serta menjaga stabilitas wilayah dari gangguan kelompok bersenjata.
“Kelompok yang pro-negara menilai penggambaran TNI tanpa konteks ancaman keamanan akan menciptakan persepsi seolah seluruh operasi keamanan di Papua hanya alat represi terhadap warga sipil,” ujarnya.
Kontroversi film tersebut juga dinilai memperlihatkan benturan dua paradigma besar dalam melihat Papua. Paradigma pertama menekankan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup, sementara paradigma kedua menitikberatkan pada pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan stabilitas keamanan negara.
Menurut Dhimam, film Pesta Babi cenderung lebih dominan berada pada paradigma pertama sehingga kelompok yang mendukung pembangunan nasional merasa perspektif mereka tidak mendapatkan ruang yang cukup.
Ia menegaskan pembangunan nasional dan perlindungan masyarakat adat seharusnya tidak dipertentangkan secara ekstrem. Pemerintah dinilai tetap perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan kepentingan strategis negara.
“Di antara dua kepentingan tersebut tidak perlu saling menegasikan. Masih tersedia ruang dialog untuk menghasilkan keseimbangan demi kepentingan nasional,” tulisnya.
Pemerintah sendiri memastikan pembangunan PSN di Papua tetap dilanjutkan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Sejumlah proyek infrastruktur, kawasan pertanian, hingga konektivitas wilayah disebut terus berjalan dengan melibatkan masyarakat lokal dan pengawasan lintas kementerian.
Di sisi lain, polemik terkait film Pesta Babi diperkirakan masih akan berkembang seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pembangunan, keamanan, dan masa depan Papua dalam konteks nasional.