Dinilai Sarat Framing Negatif, Film Pesta Babi Disebut Abaikan Dampak Positif PSN Papua
JAKARTA — Film dokumenter Pesta Babi produksi Watchdoc Documentary kembali menuai sorotan publik setelah dinilai menghadirkan narasi yang tidak berimbang terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dan program cetak sawah di Merauke, Papua Selatan. Sejumlah pihak menilai film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale tersebut lebih banyak menampilkan sisi negatif pembangunan tanpa memberikan ruang proporsional terhadap manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.
Sorotan itu salah satunya disampaikan Akbar Husein dari Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP). Ia menilai dokumenter tersebut membangun opini yang cenderung mendiskreditkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan kawasan pangan terpadu di Papua.
“Film ini membangun opini yang cenderung mendiskreditkan pemerintah dan memunculkan kesan seolah-olah pembangunan di Papua hanya membawa dampak buruk. Padahal kenyataannya tidak demikian,” ujar Akbar Husein dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Menurut Akbar, program PSN Food Estate dan cetak sawah di Merauke merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Ia menegaskan proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada sektor pangan, tetapi juga membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat Papua melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal.
“Pemerintah justru memprioritaskan tenaga kerja lokal agar masyarakat Papua dapat merasakan langsung manfaat pembangunan,” katanya.
Akbar menyebut salah satu contoh dampak ekonomi mulai terlihat di Kampung Wanam, Merauke. Kehadiran proyek PSN disebut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, mulai dari penyiapan lahan, distribusi logistik, hingga kegiatan operasional lainnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan investasi negara di Papua juga menjadi langkah penting untuk mengurangi keterisolasian wilayah serta memperkuat konektivitas ekonomi masyarakat.
Film Pesta Babi sendiri mengangkat isu dampak pembangunan food estate dan proyek cetak sawah di Papua Selatan terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Film tersebut menampilkan narasi perjuangan masyarakat lokal dalam mempertahankan tanah adat di tengah ekspansi proyek pembangunan berskala besar.
Namun, di tengah perdebatan publik, sejumlah kalangan menilai dokumenter tersebut terlalu fokus pada perspektif tertentu dan tidak menampilkan keseluruhan fakta pembangunan di lapangan.
Akbar menilai kritik terhadap pembangunan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan agar kritik tidak diarahkan menjadi kampanye negatif yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap program strategis nasional.
Ia menambahkan bahwa pembangunan di Merauke merupakan bagian dari amanat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Pembangunan di Papua harus dilihat sebagai upaya negara menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, polemik terkait film Pesta Babi masih terus berlangsung di ruang publik. Sebagian pihak menilai film tersebut merupakan bentuk kritik sosial terhadap dampak pembangunan dan isu lingkungan, sementara pihak lain memandangnya sebagai narasi yang cenderung menggiring opini publik secara negatif terhadap pemerintah dan program pembangunan nasional.
Pemerintah sendiri menegaskan pembangunan PSN di Papua Selatan akan terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal. Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek juga disebut terus dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Papua.