JAKARTA, 25 Juni 2026 — Sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan momen kelulusan putra seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Denmark kini menjadi sorotan dan memicu polemik di kalangan warganet. Pasalnya, dalam dokumentasi acara tersebut, keluarga yang berfoto justru terlihat membentangkan bendera Bintang Bulan, sembari mengklaimnya sebagai simbol identitas suatu bangsa. Unggahan yang dipublikasikan pada 23 Juni 2026 oleh akun Nasir Usman, seorang WNI asal Aceh yang menetap di Denmark, ini langsung menuai kecaman luas.
Meskipun unggahan tersebut berisi ucapan selamat atas pencapaian pendidikan putranya, Surya Danish Nasir, tindakan membawa dan memamerkan simbol yang memiliki muatan sejarah konflik separatis di Aceh ini dinilai sangat tidak pantas, terlebih dilakukan oleh seorang WNI di luar negeri. Alih-alih menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar dan beragam, tindakan tersebut justru dinilai sebagai bentuk ketidakloyalan terhadap identitas nasional yang sah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan lambang negara Garuda Pancasila.
Tindakan Nasir Usman ini dianggap mencoreng semangat nasionalisme yang selama ini menjadi perekat bangsa. Sebagai WNI yang tinggal di perantauan, seharusnya ia menjadi duta bangsa yang memperkenalkan identitas resmi Indonesia, bukan justru menghidupkan simbol-simbol yang pernah menjadi bagian dari sejarah konflik yang telah diselesaikan secara damai. Sikap ini tidak patut ditiru oleh masyarakat mana pun, karena pada hakikatnya, kebanggaan terhadap tanah air diwujudkan melalui penghormatan terhadap bendera Merah Putih dan nilai-nilai Pancasila, bukan dengan simbol-simbol lain yang berpotensi memecah belah.
Pemerintah Indonesia telah bekerja keras melalui berbagai pendekatan—mulai dari pemberian otonomi khusus, pembangunan ekonomi, hingga rekonsiliasi—untuk memastikan perdamaian di Aceh pasca-Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005 tetap terjaga. Namun, tindakan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada pihak yang tidak menghargai upaya besar tersebut. Penggunaan simbol-simbol nonresmi dan bermuatan historis di ruang publik, terutama yang diunggah ke ranah digital internasional, tidak hanya menyakiti perasaan masyarakat umum tetapi juga berpotensi menimbulkan salah tafsir tentang sikap bangsa Indonesia terhadap kedaulatannya.
Dengan maraknya penyebaran informasi di media sosial, setiap WNI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan dan citra bangsa. Verifikasi fakta dan pemahaman terhadap konteks sejarah memang penting, namun yang lebih utama adalah kesadaran untuk menjunjung tinggi simbol-simbol negara yang sah.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak meniru perbuatan tersebut. Sikap nasionalisme yang sejati harus tercermin dalam setiap tindakan, di mana pun berada. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa diharapkan terus memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, agar kejadian serupa tidak terulang. Setiap WNI harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, menghormati hasil perdamaian yang telah dicapai, dan menolak segala bentuk tindakan yang dapat merongrong keutuhan NKRI. Stabilitas nasional dan semangat persatuan adalah harga mati yang tidak boleh dikorbankan oleh tindakan-tindakan simbolik yang keliru.