JAKARTA – Pemerintah mencatat stok beras Perum Bulog mencapai 4,7 juta ton per 13 April 2026, tertinggi sepanjang sejarah, yang dinilai memperkuat ketahanan pangan nasional, namun sekaligus memunculkan tantangan baru terkait kapasitas penyimpanan dan distribusi, Selasa (14/4/2026).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut sebagai hasil signifikan dari peningkatan produksi dan penyerapan dalam negeri. “Stok Bulog 4,7 juta ton. Ini sangat bagus,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ia menegaskan mayoritas stok berasal dari produksi domestik, yang menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa serapan beras hingga pertengahan April telah mencapai 1,9 juta ton atau 48,7% dari target tahunan.
“Prediksi kami dalam 7 sampai 10 hari ke depan tembus 5 juta ton,” kata Rizal.
Data Bapanas menunjukkan stok beras meningkat 352,3% dibanding April 2024 yang hanya 1,04 juta ton, serta naik 75,3% dibanding April 2025 sebesar 2,68 juta ton. Kenaikan ini terjadi di tengah kebijakan pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Namun demikian, lonjakan stok tersebut belum sepenuhnya diimbangi kesiapan infrastruktur. Kapasitas gudang Bulog yang hanya sekitar 3 juta ton memaksa penambahan gudang sewa hingga 2 juta ton, sehingga sekitar 1,7 juta ton beras harus disimpan di fasilitas tambahan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga gabah sepanjang 2025 tetap stabil di atas HPP, dengan harga terendah Rp6.712 per kilogram. Indeks harga yang diterima petani juga tercatat konsisten di atas 140, menunjukkan tingkat kesejahteraan petani relatif terjaga.
Dari sisi dampak, peningkatan stok beras memberikan jaminan ketersediaan pangan nasional dan potensi stabilisasi harga di pasar. Namun, jika distribusi tidak berjalan optimal, kelebihan stok berpotensi menekan efisiensi logistik dan menambah beban biaya penyimpanan negara.
Pemerintah ke depan berencana memperkuat manajemen distribusi dan memperluas kapasitas penyimpanan, termasuk optimalisasi gudang serta percepatan penyaluran beras ke pasar dan program bantuan pangan, guna menjaga keseimbangan antara produksi, stok, dan stabilitas harga.