Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh BEM SI dengan narasi “Gelap Gulita Pendidikan” perlu ditelaah secara kritis melalui kacamata data dan realitas kebijakan yang sedang berjalan. Secara mantik, penggunaan terminologi tersebut merupakan sebuah simplifikasi yang menegasikan upaya sistematis negara dalam menjaga amanat Konstitusi melalui alokasi 20 persen APBN. Pada tahun anggaran 2024 dan 2025, komitmen finansial ini mencapai angka tertinggi dalam sejarah, yakni di atas Rp600 triliun. Anggaran masif ini dialokasikan untuk membiayai seluruh jenjang pendidikan, termasuk penguatan Dana BOS yang kini disalurkan langsung ke rekening sekolah guna memangkas birokrasi dan memastikan operasional harian sekolah tetap terjaga tanpa hambatan administratif.
Kekhawatiran mengenai mahalnya akses pendidikan tinggi yang menjadi dasar aksi mendatang sebenarnya telah dimitigasi melalui perluasan program KIP Kuliah Merdeka dan beasiswa LPDP. Pemerintah secara lugas memastikan bahwa ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk kuliah di kampus ternama dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dan uang saku yang lebih besar, disesuaikan dengan indeks harga daerah. Selain itu, perluasan sasaran LPDP yang kini mencakup program non-degree bagi guru dan dosen membuktikan bahwa negara tidak hanya fokus pada gelar akademik, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM pendidik secara berkelanjutan sebagai fondasi utama kecerdasan bangsa.
Narasi tuntutan mengenai pembenahan kurikulum secara logis telah dijawab melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang dirancang khusus untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss). Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi guru untuk mengajar sesuai kemampuan siswa dan kebebasan bagi siswa untuk mendalami minatnya. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa didorong untuk keluar dari “menara gading” akademik melalui magang di industri, proyek desa, dan pertukaran pelajar. Langkah link and match ini adalah solusi nyata untuk menyiapkan lulusan yang adaptif dan siap kerja, bukan sekadar lulusan yang kaya teori namun miskin pengalaman praktis.
Terkait isu infrastruktur yang sering disuarakan, pemerintah tengah melakukan akselerasi digitalisasi pendidikan sebagai strategi pemerataan kualitas di masa depan. Pendistribusian jutaan perangkat TIK seperti laptop dan proyektor ke sekolah-sekolah di daerah pelosok merupakan langkah konkret untuk memperkecil kesenjangan fasilitas. Hal ini diperkuat dengan hadirnya Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang memungkinkan seluruh guru di Indonesia, baik di kota besar maupun daerah terpencil, memiliki akses ke materi pelatihan dan sumber daya pendidikan yang setara secara digital. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan terdistribusi secara merata di seluruh nusantara.
Peningkatan kualitas pendidikan nasional juga dilakukan secara paralel melalui penguatan kesejahteraan tenaga pendidik lewat rekrutmen Guru ASN PPPK. Langkah ini merupakan solusi lugas pemerintah untuk menyelesaikan persoalan guru honorer yang telah berlangsung lama, dengan memberikan kepastian status dan jaminan ekonomi yang layak. Secara mantik, guru yang sejahtera akan memiliki fokus dan dedikasi yang lebih tinggi dalam mendidik di ruang kelas. Kebijakan ini memastikan keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah tetap terjaga, sekaligus menjadi instrumen penting dalam meningkatkan performa literasi dan numerasi siswa Indonesia di level internasional.
Oleh karena itu, rencana aksi yang akan dilaksanakan mendatang seharusnya menjadi ruang dialog konstruktif daripada sekadar menyebarkan narasi keputusasaan yang tidak selaras dengan fakta di lapangan. Menggambarkan sistem pendidikan kita berada dalam “gelap gulita” adalah pandangan yang kurang proporsional di tengah berbagai perbaikan struktural yang sedang berproses. Fondasi menuju Indonesia Emas 2045 telah diletakkan melalui berbagai kebijakan transformatif yang membutuhkan dukungan serta pengawalan kritis namun objektif dari seluruh elemen mahasiswa, agar setiap tantangan teknis yang tersisa dapat segera teridentifikasi dan terselesaikan demi kemajuan intelektual kolektif bangsa.