Rencana aksi serentak yang digagas BEM SI Kerakyatan pada 4 Mei 2026 dengan tema “Pendidikan Tak Lagi Menjadi Prioritas Negara” justru memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi arah gerakan mahasiswa saat ini. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan, memperluas beasiswa, memperkuat vokasi, hingga mendorong transformasi digital kampus, narasi yang dibangun BEM SI Kerakyatan seolah negara meninggalkan sektor pendidikan dinilai terlalu simplistis dan berpotensi menyesatkan opini publik. Kritik tentu sah dalam demokrasi, namun framing yang berlebihan tanpa melihat fakta pembangunan pendidikan hanya akan menciptakan kegaduhan, bukan solusi.
Lebih jauh, polemik muncul ketika aksi yang mengatasnamakan independensi mahasiswa justru memperlihatkan bahwa BEM SI Kerakyatan pernah mengundang pejabat pemerintah dalam rangkaian agenda gerakan mahasiswa. Kondisi ini menimbulkan kesan kontradiktif, karena di satu sisi mereka mengusung semangat perlawanan terhadap kebijakan negara, namun di sisi lain membuka ruang kedekatan dengan elite kekuasaan. Situasi tersebut wajar memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap dan arah perjuangan organisasi. Gerakan mahasiswa yang seharusnya berdiri sebagai kekuatan moral independen dikhawatirkan bergeser menjadi panggung politik yang sarat kepentingan tertentu. Jika independensi mulai kabur, maka legitimasi gerakan pun akan semakin dipertanyakan.
Sikap penolakan dari berbagai wilayah seperti BEM Nusantara Aceh, BEM Se-Kalbar, BEM SeBalinusra, BEM Wilayah Sejabodetabek-Banten, hingga BEM SI Wilayah Jawa Timur yang secara tegas menolak rencana aksi serentak yang digagas BEM SI Kerakyatan pada 4 Mei 2026 menunjukkan bahwa tidak semua elemen mahasiswa sepakat dengan arah perjuangan organisasi tersebut. Keputusan mereka keluar dari keanggotaan BEM SI Kerakyatan menjadi sinyal kuat bahwa terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola organisasi, mekanisme musyawarah, serta penentuan agenda perjuangan. Ketika banyak daerah merasa tidak sejalan, maka klaim membawa suara mahasiswa nasional menjadi lemah dan kehilangan dasar moralnya.
Peringatan dari berbagai wilayah mengenai potensi campur tangan partai politik dan politikus patut menjadi perhatian serius. Sejarah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa selalu dihormati karena keberanian dan kemurniannya membela rakyat, bukan karena kedekatannya dengan kekuatan politik praktis. Jika gerakan mahasiswa mulai dijadikan alat tekanan oleh kepentingan eksternal, maka mahasiswa hanya akan menjadi pion dalam pertarungan elite. Hal ini tentu berbahaya bagi masa depan demokrasi kampus dan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan intelektual muda.
Alih-alih menyalahkan BEM SI wilayah yang berbeda pandangan sebagai tindakan tidak dewasa, BEM SI Kerakyatan seharusnya melakukan introspeksi dan membuka ruang dialog yang sehat. Perbedaan sikap dalam forum adalah hal lumrah dalam organisasi besar, namun membangun gerakan yang matang membutuhkan kedewasaan menerima kritik, bukan merendahkan BEM SI wilayah yang memilih berbeda jalan. BEM SI Kerakyatan diharapkan kembali pada marwahnya sebagai kekuatan moral, intelektual, dan solutif, bukan membuat narasi provokatif yang memecah persatuan sesama mahasiswa.