Sikap responsif Pemerintah terhadap isu‑isu yang diangkat oleh KSPI dan Partai Buruh.
Tiranitotalitas, Jakarta – Pada Rabu, 4 Maret 2026, gelombang aksi unjuk rasa bakal mengguncang ibu kota, dipimpin Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama Partai Buruh, merespons seruan Presiden KSPI Said Iqbal. Ribuan buruh dari berbagai sektor siap turun ke jalan, membawa spanduk dan yel-yel lantang untuk menuntut keadilan.
Empat isu tuntutan buruh, Impor mobil pick up dari India dianggap sebagai bom waktu bagi pabrik-pabrik lokal, THR yang terlambat, sistem outsourcing, yang pernah dijanjikan dihapus oleh Presiden Prabowo di Monas pada May Day 2025.
Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto dan para menteri terkait menunjukkan sikap yang responsif terhadap isu‑isu yang diangkat oleh KSPI dan Partai Buruh. Langkah‑langkah kebijakan yang digodok pemerintah menegaskan bahwa kepentingan industri dalam negeri, keberlangsungan lapangan kerja, serta perlindungan terhadap pekerja tetap menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional.
1.Kebijakan impor dan perlindungan industri.
Soal impor mobil pick‑up dari India, pemerintah telah menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dikelola secara sembrono, melainkan dalam kerangka yang lebih luas, termasuk dukungan terhadap program koperasi dan lapangan kerja baru. Beberapa pihak di pemerintahan bahkan meminta penundaan sementara keputusan akhir impor 105 ribu unit pik‑up sembari menunggu pembahasan lebih mendalam dengan Presiden, agar dampak terhadap industri otomotif domestik dan penyerapan tenaga kerja bisa dihitung secara hati‑hati.
2.Penanganan THR dan perlindungan pekerja
Pemerintah juga menegaskan pentingnya ketepatan waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan perlindungan hak pekerja. Kementerian terkait dan lembaga pengawas tenaga kerja terus memantau perusahaan yang terlambat membayar THR, sambil mendorong dialog bipartit dan penyelesaian sengketa secara cepat agar hak pekerja di bulan Ramadhan dan jelang Lebaran tidak terganggu.
3.Penghapusan outsourcing secara bertahap
Penghapusan sistem outsourcing secara bertahap, yang pernah disampaikan Presiden Prabowo dalam peringatan May Day 1 Mei 2025, ditegaskan sebagai bagian dari agenda memperkuat keamanan kerja dan kepastian status pekerja. Pemerintah menekankan bahwa perubahan ini akan dilakukan dengan perhitungan yang matang, agar tidak mengganggu produktivitas perusahaan dan sekaligus melindungi hak pekerja dari praktek kerja tidak layak.
4.Penguatan RUU Ketenagakerjaan baru
Pemerintah dan DPR juga menegaskan komitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang benar‑benar berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan pekerja, bukan sekadar revisi yang bersifat teknis. Pemerintah membuka ruang dialog dengan serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi agar aturan baru yang lahir menjadi solusi yang seimbang: memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan daya saing industri nasional.
Dengan pendekatan ini, pemerintah menunjukkan bahwa tuntutan buruh tetap menjadi bagian penting dari agenda kebijakan, namun ditangani melalui dialog konstruktif, perhitungan ekonomi, dan jalur hukum yang teratur, bukan hanya melalui aksi spontan di jalanan.