WASPADA ANTARA KRITIK KONSTRUKTIF DAN PROVOKASI YANG DAPAT MENYESATKAN OPINI PUBLIK
Tiranitotalitas, Jakarta – Kritik adalah salah satu elemen penting dalam demokrasi yang sehat, termasuk kritik dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Kritik seperti ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kepedulian terhadap kebijakan publik. Namun, penting bagi kita untuk melihat kritik tersebut secara objektif, membedakan antara kritik yang konstruktif dan provokasi yang dapat menyesatkan opini publik.
Program MBG adalah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi.Penggunaan istilah “gratis” dalam program ini merujuk pada fakta bahwa masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat, tidak perlu mengeluarkan biaya langsung untuk mendapatkan manfaat program tersebut. Hal ini bukan berarti pemerintah mengabaikan sumber pendanaan program, melainkan menekankan bahwa program ini adalah bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dengan kata lain, istilah “gratis” adalah simbol dari keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan dasar rakyat.
Tiyo Ardianto menyebut penggunaan istilah “gratis” dalam program MBG sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap rakyat” karena anggaran program tersebut berasal dari pajak dan kerja masyarakat sendiri. Pernyataan ini, jika tidak dikaji lebih mendalam, dapat menyesatkan opini publik dan melemahkan upaya pemerintah dalam menjalankan program-program sosial.
Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat adalah bentuk kontribusi kolektif untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam hal ini, program MBG adalah salah satu bentuk nyata dari bagaimana pajak masyarakat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan manfaat yang konkret. Tidak ada unsur “pengkhianatan”, melainkan ini adalah wujud nyata tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.
Penggunaan istilah “gratis” dalam konteks ini bukan berarti melupakan sumber pendanaannya, tetapi lebih menekankan bahwa masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan makanan bergizi. Ini adalah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, yang seringkali terhalang oleh keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kritik yang terlalu tajam tanpa memberikan solusi berpotensi menimbulkan miskonsepsi di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan program sosial yang bertujuan baik. Alih-alih memprovokasi, mahasiswa seharusnya menjadi mitra kritis yang mendukung program pemerintah dengan memberikan masukan yang solutif dan berdampak positif.
Mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik adalah hak, tetapi hendaknya dilakukan dengan data yang akurat, pandangan yang objektif, dan solusi yang relevan. Dalam konteks program MBG, mahasiswa dapat:
- Menjadi pengawas independen untuk memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
- Memberikan masukan yang konstruktif terkait pelaksanaan program, seperti meningkatkan efektivitas distribusi atau kualitas makanan.
- Membantu menyebarkan informasi positif kepada masyarakat, sehingga program dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat nyata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok rentan. Kritik, seperti yang disampaikan oleh Tiyo Ardianto, sebaiknya tidak hanya berhenti pada sentimen provokatif, tetapi diarahkan menjadi diskusi yang membangun demi kepentingan bersama. Dengan semangat gotong royong, mari kita dukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan rakyat Indonesia, sembari tetap mengawal agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel.Membangun bangsa adalah tanggung jawab bersama. Kritik tanpa solusi hanya akan menjadi hambatan, sementara kolaborasi adalah kunci menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.