Mahasiswa Trisakti Ciderai Demokrasi dengan Aksi Arogan di Depan DPR

Tiranitotalitas, Jakarta – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti di depan Kompleks MPR/DPR RI menolak revisi Undang-Undang TNI mencerminkan sikap yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang beradab. Tindakan mereka yang menghentikan paksa kendaraan dinas TNI, mencopot plat nomor dinas kendaraan tersebut, dan memaksa Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk membacakan rilis yang mereka bawa merupakan bentuk arogansi yang menciderai esensi dialog konstruktif. Demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang, namun jika disertai dengan tindakan yang melanggar hukum dan mengintimidasi pihak lain, maka justru berpotensi merusak tujuan utama dari penyampaian aspirasi tersebut. Penyampaian pendapat yang tidak berlandaskan etika berisiko menciptakan citra negatif yang merugikan gerakan mahasiswa sendiri.

Revisi Undang-Undang TNI yang sedang dibahas di DPR RI merupakan bagian dari proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, dan Komisi I DPR. Namun, cara mahasiswa yang memilih tindakan provokatif seperti menghentikan paksa kendaraan dan mencopot plat nomor kendaraan TNI justru merusak substansi perjuangan mereka. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa seharusnya lebih mengedepankan pendekatan yang berlandaskan argumentasi logis dan komunikasi yang beretika agar aspirasi mereka lebih mudah diterima.

TNI merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tindakan mahasiswa yang berani mencopot plat nomor kendaraan TNI mencerminkan kurangnya pemahaman akan batasan dan wewenang institusi negara. Demonstrasi yang disertai tindakan yang berlebihan berisiko mengaburkan pesan utama yang hendak disampaikan, sehingga lebih bijak jika mahasiswa menempuh jalur yang lebih elegan seperti audiensi formal, dialog terbuka, atau penyampaian petisi yang berbasis argumen kuat.

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan dapat menjadi teladan dalam menyampaikan pendapat dengan cara yang bermartabat dan sesuai dengan norma hukum. Demonstrasi yang mengedepankan komunikasi yang rasional dan beretika tidak hanya menunjukkan kedewasaan berpikir, tetapi juga lebih berpotensi membawa hasil yang konstruktif. Tindakan arogan dalam menyampaikan aspirasi justru menciptakan ketegangan yang dapat merugikan kepentingan publik secara luas. Oleh karena itu, mahasiswa sepatutnya memahami bahwa perjuangan untuk menegakkan supremasi sipil dan hak asasi manusia akan lebih efektif jika disampaikan melalui cara yang elegan, dialogis, dan bermartabat.