RUU TNI Perkuat Peran TNI di Tengah Ancaman Global Dan Nasional Yang Terus Berkembang

Tiranitotalitas, Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tahun 2025 yang telah disepakati oleh Komisi I DPR RI bersama pemerintah merupakan langkah signifikan dalam memperkuat peran TNI di tengah dinamika ancaman global dan nasional yang terus berkembang. Perubahan ini menandai komitmen negara untuk memastikan stabilitas dan keamanan nasional tetap terjaga, terutama menghadapi ancaman non-tradisional seperti kejahatan siber, bencana alam, dan ancaman terorisme yang semakin kompleks. Melalui revisi ini, TNI tidak hanya akan berperan dalam operasi militer konvensional, tetapi juga memiliki ruang lebih luas dalam mendukung sektor-sektor strategis yang krusial bagi pertahanan negara.

Salah satu poin krusial dalam revisi RUU TNI adalah penambahan jumlah lembaga sipil yang dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif, dari sebelumnya hanya 10 lembaga menjadi 16 lembaga. Langkah ini bukan hanya sekadar memperluas cakupan penugasan personel TNI, tetapi juga memperkuat sinergi antara militer dan instansi pemerintah dalam penanganan situasi darurat dan keamanan nasional. Kehadiran prajurit aktif di lembaga-lembaga seperti BNPB, BNPT, dan BNPP akan menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan respons terhadap bencana, ancaman terorisme, dan perlindungan wilayah perbatasan. Dengan keterlibatan TNI, penanganan isu-isu strategis akan lebih efektif karena mereka memiliki kemampuan taktis dan operasional yang terbukti handal di lapangan.

Selain itu, revisi ini juga mencakup peningkatan batas usia pensiun prajurit TNI. Penyesuaian ini memberikan ruang bagi TNI untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berpengalaman dan terampil lebih lama di jajaran militer. Dengan diperpanjangnya usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama menjadi 55 tahun, serta bagi Perwira hingga 62 tahun, TNI dapat memaksimalkan keahlian dan pengetahuan para personel senior untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Langkah ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa pengalaman militer yang panjang sangat berharga dalam menjaga stabilitas nasional.

Lebih lanjut, perubahan kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan yang menempatkannya secara administratif di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan merupakan langkah strategis yang akan memperkuat koordinasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pertahanan. Langkah ini tidak mengurangi kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI, melainkan justru memperjelas jalur komando agar kebijakan strategis dalam sektor pertahanan lebih terkoordinasi dan efektif. Dengan demikian, kebijakan yang menyangkut pengerahan kekuatan militer maupun operasi militer selain perang dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan nasional.

Penambahan tiga tugas baru dalam operasi militer selain perang (OMSP) juga merupakan langkah positif untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Keterlibatan TNI dalam mengatasi ancaman siber, mengamankan kegiatan strategis nasional, dan menjaga perbatasan laut serta udara adalah bentuk adaptasi yang diperlukan di era modern ini. TNI yang memiliki kemampuan strategis dan operasional yang tangguh dapat memainkan peran penting dalam melindungi kedaulatan negara dari ancaman yang bertransformasi dengan cepat. Dengan berbagai revisi ini, RUU TNI menjadi langkah maju dalam memastikan Indonesia memiliki sistem pertahanan yang tangguh, responsif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.