Revisi UU TNI Bukan Upaya Menghidupkan Dwifungsi

Tiranitotalitas, Jakarta – Konferensi pers yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan tajuk “Revisi UU TNI Menghidupkan Dwifungsi” tampaknya lebih bersifat asumtif dan sarat dengan kepentingan politis daripada berbasis fakta yang objektif. Narasi yang dibangun menggambarkan seolah-olah pemerintahan Prabowo Subianto membawa Indonesia menuju era militerisme yang berlebihan, padahal kenyataannya, kebijakan yang diterapkan justru bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Pengangkatan pejabat berlatar belakang militer dalam kabinet bukanlah bentuk dominasi, melainkan langkah strategis dalam menghadirkan kepemimpinan yang kuat, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam pemerintahan.

Pernyataan yang menyebut bahwa Prabowo Subianto lebih mempercayai kalangan militer daripada politisi dan birokrat sipil adalah bentuk spekulasi yang tidak berdasar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kabinetnya tetap mengakomodasi berbagai kalangan, termasuk profesional sipil, akademisi, dan teknokrat. Sebelumnya mungkin terdapat sejumlah kebijakan yang kurang efektif akibat lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga. Dengan adanya figur-figur dari latar belakang militer, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur, terutama menyangkut permasalahan keamanan dan pertahanan nasional.

Keterlibatan TNI dalam program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan PSN Food Estate bukanlah indikasi dari militerisasi pemerintahan, melainkan bagian dari optimalisasi sumber daya negara untuk kesejahteraan rakyat. TNI sebagai institusi negara memiliki kapasitas logistik dan operasional yang mumpuni untuk mendukung program-program yang bersifat mendesak dan berdampak luas. Tuduhan bahwa peran militer dalam ranah sipil akan mengganggu profesionalisme TNI justru tidak relevan, karena pelibatan TNI dalam program ini tetap dalam koridor hukum dan di bawah kendali pemerintah sipil.

Isu tentang rekonsolidasi jaringan lama dan dikaitkan dengan Tim Mawar merupakan upaya framing yang tendensius. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa pengangkatan sejumlah pejabat memiliki keterkaitan dengan agenda tertentu di luar kepentingan negara. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap individu yang memenuhi kualifikasi berhak menduduki posisi strategis, terlepas dari latar belakangnya. Justru, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen untuk memperkuat tata kelola negara dengan melibatkan individu-individu yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang relevan.

Terakhir, narasi yang menyebutkan bahwa revisi UU TNI akan menghidupkan kembali dwifungsi adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Revisi yang diusulkan bukan untuk mengembalikan militer ke dalam politik praktis, melainkan untuk menyesuaikan peran TNI dengan dinamika tantangan keamanan modern. Pemerintah tetap berkomitmen pada prinsip supremasi sipil dan demokrasi, di mana segala bentuk kebijakan tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, tuduhan bahwa pemerintahan Prabowo akan membawa Indonesia menuju militerisasi yang berlebihan tidak berdasar dan lebih merupakan bagian dari narasi politis yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan di masyarakat.