Mari Menjaga Stabilitas Keamanan dan Mendukung Pembangunan Nasional, Jangan Terprovokasi Aksi Jalanan

Tiranitotalitas, Jakarta – Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, aksi demonstrasi merupakan salah satu wujud dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Namun, perlu disadari bahwa demonstrasi yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran bersama untuk mengekspresikan pendapat secara konstruktif tanpa harus mengorbankan ketertiban umum.

Rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh BEM SI pada Senin, 17 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Istana Negara patut menjadi perhatian bersama. Meskipun menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi, aksi massa yang melibatkan banyak orang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat sekitar. Terlebih, aspirasi yang disampaikan sejatinya dapat dikomunikasikan melalui forum dialog terbuka dengan pemerintah, yang selalu membuka ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik.

Pemerintah Indonesia telah bekerja secara maksimal dalam menjalankan amanah rakyat dengan berbagai program pembangunan di berbagai sektor. Proyek Strategis Nasional (PSN), penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan bukti nyata komitmen negara dalam mensejahterakan masyarakat. Demonstrasi yang menuntut evaluasi proyek-proyek ini harus didasari oleh fakta dan kajian ilmiah, bukan opini yang tidak berdasar. Pemerintah terbuka untuk dialog dan menerima kritik membangun demi perbaikan bersama.

Dalam hal pendidikan, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai beasiswa menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, termasuk melalui Inpres No.1 Tahun 2025, sama sekali tidak memotong anggaran untuk KIP Kuliah dan program beasiswa lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran tanpa mengorbankan hak pendidikan generasi muda. Mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam berdiskusi dan memberikan solusi ketimbang melakukan aksi turun ke jalan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

Isu terkait kelangkaan gas 3 kg dan tunjangan kinerja dosen juga telah menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian ESDM terus memantau distribusi gas subsidi agar tepat sasaran dan mencegah praktik penyimpangan. Begitu pula dengan tunjangan kinerja dosen yang sedang diupayakan peningkatannya melalui penyesuaian anggaran negara. Aksi demonstrasi terkait isu-isu ini justru dapat mengalihkan fokus dari upaya pemerintah dalam mencari solusi efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan ini berjalan sesuai rencana dengan dukungan investasi nasional dan internasional. Tudingan bahwa proyek IKN mangkrak merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Alih-alih berdemonstrasi, masyarakat diharapkan mendukung pembangunan ini sebagai langkah strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Demonstrasi yang berlarut-larut dan tidak terkontrol dapat menghambat aktivitas masyarakat dan roda perekonomian. Oleh karena itu, mari bersama-sama membangun bangsa ini melalui dialog konstruktif, partisipasi dalam program pembangunan, dan dukungan terhadap berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keamanan dan ketertiban harus tetap menjadi prioritas demi Indonesia yang maju dan sejahtera.