Film Dokumenter The Promise Kaburkan Fakta Sejarah Papua Barat

Tiranitotalitas, Jakarta – Film dokumenter berjudul The Promise yang akan dirilis pada tahun 2025 patut disikapi dengan kritis, mengingat narasi yang diusung cenderung memutarbalikkan fakta sejarah tentang Papua Barat. Film ini berpotensi menjadi alat propaganda yang menyesatkan, karena menampilkan sejarah yang tidak berimbang dan mengesampingkan fakta bahwa Papua Barat secara sah dan final merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integrasi Papua Barat merupakan hasil dari perjuangan panjang diplomasi Indonesia, diawali dengan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Perjanjian New York (New York Agreement) tahun 1962 yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. UNTEA juga bertugas menyiapkan referendum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang kemudian dilaksanakan pada tahun 1969.

Papua Barat bukanlah wilayah yang berjuang untuk “penentuan nasib sendiri” sebagaimana yang diklaim dalam film tersebut. Proses PEPERA tahun 1969, yang diawasi langsung oleh PBB, hasilnya bahwa mayoritas rakyat Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Perwakilan PBB, Duta Besar Ortiz Sanz, yang hadir langsung di Papua, mencatat bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil Pepera tersebut kemudian diterima secara resmi oleh dunia internasional melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 pada tanggal 19 Oktober 1969, yang secara sah mengesahkan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Klaim bahwa Papua “belum selesai” atau “masih dalam perjuangan kemerdekaan” adalah propaganda yang kerap digaungkan oleh kelompok separatis yang tidak mewakili mayoritas masyarakat Papua, termasuk ULMWP yang terus memutarbalikkan fakta demi meraih simpati internasional.

Selain itu, narasi yang diusung film tersebut terkesan mengabaikan upaya nyata yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam membangun Papua. Sejak integrasi Papua ke dalam NKRI, pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi. Program Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan selama bertahun-tahun menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mempercepat pembangunan Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia.

Film The Promise yang menyoroti “penindasan yang berlanjut” di Papua juga berpotensi menimbulkan persepsi keliru. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, di mana kelompok separatis seperti TPNPB-OPM kerap melakukan aksi kekerasan yang justru menciptakan instabilitas dan penderitaan bagi rakyat Papua. Insiden seperti pembunuhan pekerja pembangunan jalan di Nduga pada tahun 2018 dan pembakaran kendaraan TNI-Polri di Puncak Jaya pada tahun 2024 merupakan bukti nyata bahwa kelompok separatis tersebut mengancam perdamaian dan pembangunan di Papua.

Dukungan yang diberikan oleh sejumlah lembaga di Belanda terhadap produksi film ini juga patut dipertanyakan. Alih-alih mendorong perdamaian dan kesejahteraan rakyat Papua, film ini justru berpotensi memperkeruh situasi dan menciptakan opini yang keliru tentang kondisi faktual di Papua. Isu Papua kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat propaganda politik untuk merusak citra Indonesia di dunia internasional. Indonesia berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia dan memastikan rakyat Papua mendapatkan hak mereka sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat. Pembangunan Papua terus berlanjut dengan mengutamakan pendekatan dialog, kesejahteraan, dan penegakan hukum yang adil.

Dengan mempertimbangkan fakta sejarah dan realitas yang terjadi di lapangan, masyarakat internasional diharapkan dapat lebih kritis terhadap narasi yang diangkat dalam film The Promise. Integrasi Papua ke dalam NKRI adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, dan upaya membangun Papua merupakan bentuk nyata dari komitmen tersebut. Sejarah yang benar dan berbasis fakta harus dijunjung tinggi agar tidak menjadi alat manipulasi yang mengaburkan kebenaran demi kepentingan politik tertentu.