Antara Demokrasi dan Khilafah dalam Keberagaman di Indonesia

Tiranitotalitas, Jakarta – Pernyataan Kyai Harist Abu Wasil yang menolak demokrasi dan menyerukan penerapan khilafah telah memicu perdebatan di masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Demokrasi, meskipun tidak sempurna, adalah sistem yang mampu mengakomodasi keberagaman agama, budaya, dan suku di Indonesia. Sementara itu, khilafah merupakan konsep pemerintahan dalam ajaran Islam, tetapi penerapannya di negara modern dengan populasi plural seperti Indonesia membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam, bukan sekadar mengganti sistem yang sudah ada.

Anggapan bahwa demokrasi telah dikuasai oleh oligarki dan bertentangan dengan Islam karena dianggap memisahkan agama dari kehidupan adalah anggapan yang tidak benar. Demokrasi Pancasila di Indonesia justru membuka ruang bagi nilai-nilai agama untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan beribadah, keterlibatan umat beragama dalam politik, serta penghormatan terhadap nilai moral menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya sekuler. Bahkan, melalui demokrasi inilah umat Islam dapat menyuarakan aspirasi mereka dan memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Seruan untuk mengganti demokrasi dengan khilafah juga menghadirkan tantangan besar bagi persatuan Indonesia. Perlu diingat bahwa negara Indonesia didirikan didasari pada sikap toleransi antar umat beragam meskipun secara demografi didominasi oleh umat Islam. Mengubah sistem pemerintahan menjadi khilafah tanpa mempertimbangkan keberagaman ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, bahkan konflik yang besar. Karena itu, keadilan sosial harus menjadi dasar dari setiap sistem pemerintahan, tanpa memaksakan satu sistem tertentu yang tidak semua pihak menyetujui.

Selain itu, penerapan khilafah sering kali diasosiasikan dengan kejayaan Islam di masa lalu, seperti di era Khulafaur Rasyidin. Namun, situasi dunia saat itu sangat berbeda dengan kondisi dunia modern saat ini. Sistem pemerintahan yang baik adalah yang mampu menjawab tantangan zaman, seperti globalisasi, digitalisasi, dan hubungan internasional yang kompleks. Demokrasi memberikan ruang untuk dialog dan musyawarah, yang membuatnya lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan tersebut.

Pernyataan Kyai Harist seharusnya menjadi bahan diskusi yang bersifat membangun, bukan mengarahkan pada upaya untuk memecah belah. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila, kita perlu terus memperbaiki demokrasi agar semakin adil dan inklusif, sekaligus menghormati nilai-nilai agama sebagai pedoman moral. Mengubah sistem pemerintahan tanpa memperhitungkan dampaknya pada persatuan bangsa hanya akan menambah persoalan di tengah upaya menjaga harmoni dan persaudaraan di Indonesia.