Menjaga Demokrasi dan Kedaulatan Negara: Tindakan Terhadap Aksi Mahasiswa yang Mengancam Pemerintah

Tiranitotalitas Jakarta – Baru-baru ini, kita menyaksikan demonstrasi mahasiswa yang menuntut pengunduran
Presiden Joko Widodo. Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak
fundamental dalam sistem demokrasi, aksi yang bertujuan untuk menggulingkan
pemerintah yang sah secara inkonstitusional dapat dikategorikan sebagai tindakan
makar. Dalam konteks demokrasi yang kita junjung, kebebasan berpendapat tidak
boleh digunakan sebagai alat untuk merusak kedaulatan negara atau menggulingkan
pemerintahan yang sah.

Lebih dari sekadar merusak citra mahasiswa sebagai agen perubahan, aksi ini juga
membuka potensi adanya kepentingan politik yang lebih besar di baliknya. Tindakan
mahasiswa yang mendesak penurunan presiden bisa jadi dimanfaatkan oleh aktoraktor politik tertentu dengan agenda tersembunyi. Kepentingan politik semacam ini
berpotensi memanipulasi opini publik, termasuk mahasiswa, untuk melakukan
tindakan-tindakan yang bisa mengancam kestabilan negara dan mengganggu proses
pemerintahan yang sah.

Selain itu, perlu dicermati kemungkinan adanya peran pihak asing yang berusaha
memecah belah NKRI. Dalam politik global, negara-negara besar sering kali berusaha
melemahkan negara-negara lain untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan
memanfaatkan isu-isu sensitif dan mendorong aksi demonstrasi ekstrem, mereka
dapat menciptakan kekacauan yang pada akhirnya menguntungkan mereka dalam
mencapai tujuan geopolitik atau ekonomi. Sebagai negara besar dan strategis,
Indonesia tidak luput dari potensi intervensi semacam ini.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui jalurjalur konstitusional yang sah, seperti dialog, perdebatan akademis, atau advokasi
kebijakan. Mengambil jalan kekerasan atau paksaan untuk menggulingkan pemimpin
negara hanya akan memperburuk situasi dan memperlebar jurang antara pemerintah
dan rakyat. Oleh karena itu, menilai aksi mahasiswa sebagai makar adalah bagian
dari penegakan hukum untuk melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal
yang dapat merusak persatuan bangsa.

Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami konteks dan latar
belakang aksi-aksi demonstrasi yang terjadi. Pemerintah harus bertindak tegas dalam
menjaga stabilitas negara, sambil tetap memberikan ruang bagi kebebasan
berpendapat yang konstruktif. Tindakan yang melanggar hukum dan bertujuan
merusak keutuhan NKRI harus ditangani dengan serius, untuk memastikan bahwa
demokrasi dan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang
berlaku.