Komitmen Kuat: Tokoh Nasional Dukung Langkah Panglima TNI Mengubah Nama KKB Menjadi OPM

Tiranitotalitas Jakarta – Pada kesempatan ini, kita menyoroti langkah berani Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam menangani eskalasi kekerasan yang semakin meningkat dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) di wilayah Papua. Beliau mengambil inisiatif besar dengan mengganti istilah KKB atau KST menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Keputusan ini dituangkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2024. Tindakan ini bertujuan untuk menyelaraskan terminologi di antara pemerintah legislatif, TNI, dan Polri dalam menghadapi permasalahan di Papua.

Menurut Jenderal TNI Agus Subiyanto, penyebutan OPM lebih sesuai dengan realitas di lapangan di mana kelompok bersenjata tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang secara esensial terkait dengan OPM. Keputusan ini didorong oleh eskalasi kekerasan, termasuk aksi teror, pembunuhan, dan pemerkosaan yang semakin meningkat yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut terhadap berbagai pihak, termasuk guru, tenaga kesehatan, warga sipil, serta anggota TNI dan Polri bahkan terhadap orang asli Papua (OAP) sendiri. Situasi ini menuntut tindakan tegas dari pihak keamanan.

Panglima TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa kekerasan tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Oleh karena itu, tindakan tegas diperlukan untuk menanggapi OPM yang kini dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban di Papua. “Kita tidak bisa terus-menerus diam menghadapi situasi ini. Mereka adalah kombatan yang membawa senjata. Saya akan mengambil langkah-langkah tegas terhadap tindakan yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada ruang bagi OPM yang ingin merongrong kedaulatan NKRI,” ujarnya dengan tegas.

Langkah tegas ini juga mempertimbangkan metode penanganan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi keamanan di setiap wilayah Papua. Pendekatan militer tetap memperhatikan aspek teritorial Papua dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kekerasan yang berulang kali terjadi terhadap personel TNI yang tengah bertugas memberikan layanan kesehatan dan pendidikan tidak dapat ditoleransi.

Banyak tokoh nasional memberikan dukungan terhadap keputusan Panglima TNI ini. Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI, menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan bangsa, sementara isu HAM bisa dibicarakan kemudian. Bamsoet juga menekankan bahwa penyebutan kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM adalah langkah yang tepat, mengingat OPM sudah lama dikenal sebagai gerakan pro-kemerdekaan Papua sejak 1963. Langkah tegas dari negara diperlukan untuk menghentikan kekerasan yang berkelanjutan di Papua.

TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, menyoroti dampak politis dari perubahan istilah ini. TB Hasanuddin menekankan perlunya dukungan dari seluruh lembaga negara yang terlibat dalam penanganan konflik di Papua agar perubahan ini efektif. Meskipun istilah OPM mungkin kurang populer secara internasional, namun perubahan ini diperlukan untuk menyatukan persepsi dan tindakan dalam menangani kelompok bersenjata tersebut.

Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, memberikan dukungan penuh terhadap tindakan tegas TNI dan Polri terhadap OPM. Aburizal Bakrie menilai bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini tidak dapat ditolerir lebih lanjut. Aburizal menegaskan bahwa OPM merupakan gerakan separatis yang merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan NKRI, dan setiap upaya pemberontakan harus ditindak tegas tanpa kompromi. Dukungan terhadap keputusan Panglima TNI ini menunjukkan komitmen kuat para pemimpin nasional dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. Pengubahan istilah ini merupakan sikap tegas pemerintah Indonesia dalam menghadapi kelompok separatis di Papua. Dengan dukungan luas dari berbagai tokoh nasional, diharapkan tindakan ini dapat mengurangi kekerasan dan teror yang kerap terjadi di Papua, serta dapat mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Sikap tegas ini juga merupakan bukti nyata dari peran negara dalam melindungi seluruh warga negara dan menjaga kedaulatan NKRI.