Tindakan Kontroversial Juniva dalam Konflik Tanah dengan TNI

Tiranitotalitas Jakarta – Konflik tanah antara warga sipil dan institusi militer seringkali menjadi isu sensitif yang menarik perhatian publik. Salah satu kasus yang mencuat belakangan ini adalah konflik tanah antara Juniva, seorang warga Dusun Perintis, dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dengan tanah yang digunakan untuk perumahan Dinas Danramil Paloh.

Sejak tahun 1984, tanah tersebut telah diserahkan kepada TNI oleh almarhum Bapak Cun Sin On, ayah kandung Juniva, untuk keperluan pembangunan perumahan dinas militer. Namun, belakangan ini, Juniva mengajukan tuntutan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada dirinya sebagai ahli waris almarhum.

Pada tahun 2015, Juniva dan kakaknya bertemu dengan Danramil Paloh saat itu, Mayor Inf. Bambang, untuk membahas pengembalian tanah. Namun, gugatan yang diajukan oleh Juniva ditolak oleh Pengadilan Negeri Sambas pada tahun 2023.

Meskipun keputusan pengadilan telah jelas menegaskan status kepemilikan tanah tersebut, Juniva tetap bersikeras menolak mengakui surat hibah tanah dari TNI. Bahkan, ia melakukan tindakan protes dengan menaruh pasir di depan rumah dinas Danramil Paloh sebagai bentuk protes terhadap kepemilikan tanah tersebut.

Tindakan Juniva untuk menolak mengakui keputusan hukum dan melakukan tindakan protes yang tidak terkendali telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga tidak etis.

Tindakan Juniva untuk menolak mengakui keputusan pengadilan merupakan bentuk penyalahgunaan proses hukum. Pengadilan telah memberikan keputusan yang jelas terkait status kepemilikan tanah tersebut. Menolak mengakui keputusan tersebut dan melakukan tindakan protes yang melanggar ketertiban umum merupakan pelanggaran terhadap hukum.

Tindakan Juniva juga dinilai sebagai tindakan yang merugikan banyak pihak, termasuk institusi TNI dan masyarakat sekitar. Dengan mengabaikan keputusan hukum yang telah final, Juniva telah menciptakan ketegangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.

Selain itu, tindakan Juniva untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau menghina institusi TNI melalui media sosial juga menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang tendensius atau menghina institusi negara merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merusak hubungan antarwarga dan antara warga dengan institusi negara.

Saat ini, Juniva sedang menjalani pemeriksaan klarifikasi di Polres Sambas terkait dengan unggahan konten yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap institusi TNI. Kasus ini telah ditangani oleh Satreskrim Polres Sambas dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Dalam menyikapi kasus ini, setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik atau menghina institusi negara.

Melalui kasus ini, menjadi penting bagi semua pihak untuk mengedepankan penyelesaian yang damai dan berbasis hukum dalam menyelesaikan konflik tanah atau sengketa lainnya. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak demi terciptanya kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.