TNI dan Disinformasi terkait Netralitas dalam Pemilu 2024

Tiranitotalitas Jakarta – Menjelang pemilu 2024, kita semua dihadapkan dengan maraknya disinformasi dan hoaks yang dibuat pihak-pihak tak bertanggungjawab. Kita menghadapi tantangan untuk dapat membedakan fakta dari hoaks. Menjelang Pemilu 2024 ini Isu yang sering muncul adalah terkait netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam politik yang dikaitkan dengan keikutsertaan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menhan sebagai Calon Presiden.

Contohnya seperti konten yang tersebar di beberapa platform media sosial tentang kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kodam IV/Diponegoro. Video yang beredar telah diedit dan sengaja diframing untuk menimbulkan kesan bahwa TNI mendukung pasangan Prabowo-Gibran, padahal hal tersebut adalah sangat tidak benar.

Setelah dianalisis, terbukti bahwa video tersebut dimanipulasi. Karena fakta yang sebenarnya dari video tersebut adalah bahwa pembagian amplop berisi uang Rp 1 juta kepada Babinsa TNI AD di wilayah Kodam IV/Diponegoro, berlangsung saat kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Semarang, pada Rabu (25/1/2023) yang lampau.

Prabowo selalu memperhatikan kesejahteraan prajurit. Sejak dulu berdinas di TNI beliau senang membantu dan memastikan prajurit terbantu secara ekonomi,” Selain amplop berisi uang Rp 1 juta, Saat pertemuan dengan Babinsa TNI AD di wilayah Kodam IV/Diponegoro, Prabowo juga menyerahkan 100 unit sepeda motor untuk mendukung tugas operasional Babinsa tersebut. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan langkah pertama yang dilakukan dirinya dalam rangka memperkuat Komando Teritorial. Langkah tersebut adalah dengan melengkapi kendaraan motor yang baru untuk semua prajurit Babinsa di Indonesia.

TNI sebenarnya sangat netral dalam pemilu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. TNI melarang anggotanya mendukung kandidat pemilu, menggunakan fasilitas negara untuk politik, terlibat dalam kampanye, atau memberikan komentar politik.

TNI juga serius menjaga netralitas ini. Mereka mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk prajuritnya dan membentuk tim khusus untuk mengawasi netralitas. Jika ada prajurit yang melanggar, mereka akan ditindak.

Disinformasi dan hoaks bisa merusak reputasi TNI dan mengancam demokrasi serta keamanan nasional. Kita perlu belajar mengenali dan menghindari hoaks, termasuk memeriksa sumber informasi dan melakukan cek fakta.

Kita semua harus aktif memerangi disinformasi. Ini penting untuk menjaga nama baik TNI dan mendukung pemilu yang jujur dan adil. Dengan pemahaman dan tindakan yang tepat, kita bisa menjaga kekuatan demokrasi kita di tengah informasi yang berubah-ubah.