Klarifikasi Isu Keberpihakan TNI dalam Pemilu: Memahami Fakta di Balik Video Viral

Tiranitotalitas Jakarta – Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi medan informasi yang luas, namun sering kali menjadi lahan subur bagi penyebaran misinformasi. Salah satu contoh terbaru adalah konten viral yang diunggah oleh Akun Instagram news.24jam. Akun tersebut  menuding TNI, khususnya Babinsa, berpihak dalam pemilu mendatang. Konten ini secara spesifik mengklaim bahwa Babinsa menerima uang sogokan untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran. Narasi seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan keretakan sosial.

Menghadapi situasi ini, penting untuk meluruskan fakta. Video yang menjadi sumber konten viral tersebut, sebenarnya merupakan dokumentasi dari kunjungan resmi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, ke wilayah Kodam IV/Diponegoro yang terjadi pada hari Rabu, 25 Januari 2023. Dalam video tersebut, tampak pemberian amplop yang memang memiliki logo Kementerian Pertahanan. Namun, konteks pemberian amplop ini jauh dari narasi yang dibangun oleh konten viral tersebut. Amplop tersebut bukanlah bentuk sogokan politik, melainkan bagian dari rutinitas kunjungan resmi Menhan, sebuah  bentuk apresiasi atas tugas yang diemban dan kinerja yang dihasilkan oleh Babinsa yang bekerja dalam membantu masyarakat.

Lebih lanjut, TNI sebagai institusi memiliki prinsip netralitas yang kuat dalam politik dan pemilu. Tidak ada bukti atau fakta yang mendukung klaim bahwa Babinsa terlibat dalam praktik politik uang atau kegiatan serupa yang bertentangan dengan prinsip netralitas tersebut. TNI berkomitmen untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, menjunjung tinggi tugasnya dalam menjaga dan mengawal pemilu agar dapat berjalan lancar dan damai.

Dalam menghadapi arus informasi yang deras dan seringkali menyesatkan, masyarakat diimbau untuk bersikap kritis dan berhati-hati. Penting untuk memverifikasi berita dan mencari sumber informasi yang kredibel sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak terprovokasi oleh isu dan hoax yang dapat mengganggu integritas dan kestabilan sosial politik, terutama menjelang pemilu.

Menjaga keutuhan informasi dan membangun dialog yang konstruktif adalah tanggung jawab bersama. Dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia, peran aktif masyarakat dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang akurat sangatlah penting. Mari bersama-sama menjaga kebenaran dan integritas informasi untuk kemajuan demokrasi yang sehat di Indonesia.