Kemendagri menunjuk langsung PJ Gubernur Adalah Kesewenang wenangan Pemerintah Pusat
TIRANITOTALITAS Jakarta- Komisi A DPRD dari Jatim menilai bahwa penunjukkan PJ oleh Kemendagri adalah sebuah bentuk kemunduran sekaligus kegagalan dalam berdemokrasi negeri ini. Kritik keras ini disampaikan oleh anggota dari Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo. menurutnya kalau harusnya disesuaikan dengan tingkatan masing-masing daerah.
“Seharusnya sebagai open dari legal policy, itukan ada di tingkat masing-masing dari daerah. Apalagi gubernur selain kepala daerah juga sebagai kepanjangan tangan presiden di daerah,” kata Freddy Poernomo kepada wartawan di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (27/9/2023).
Freddy juga beralasan, bahwa gubernur memiliki mandatory dari presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota. Oleh karena itu, usulan nama Pj yang diajukan ke provinsi atau kabupaten/kota, seharusnya lebih dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.
“Mandatory ini sebenarnya harus kita pahami, kita mempunyai sistem otonomi di daerah. Ini yang menjadi suatu bentuk protes kami kepada pemerintah pusat,” ujar Fredy.
Di samping itu juga, Politisi Partai Golkar Jawa Timur ini juga sangat menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak menghargai usulan dari nama Pj provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, itu menunjukkan bentuk dari kesewenang – wenangan pemerintah pusat.
