Perintah presiden tentang strategi keamanan TI datang di tengah pelanggaran data.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang strategi nasional keamanan TI dan manajemen krisis TI.

Dirilis di tengah dugaan pelanggaran data dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2023 peraturan tersebut mengatur strategi pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan siber dan mencakup 35 klausul untuk memastikan kekuatan jaringan yang mencakup pemangku kepentingan mencapai kondisi kekuatan jaringan.

Pasal 3 keputusan tersebut menyatakan,

Penerbitan perintah eksekutif ini memiliki empat tujuan: untuk mencapai keamanan jaringan melindungi ekosistem ekonomi digital nasional dan meningkatkan penangkalan dan kemampuan keamanan jaringan negara saya; mematuhi prioritas kepentingan nasional dan mendukung penciptaan yang terbuka aman dan lingkungan jaringan terbuka. Dunia maya global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kebijakan keamanan siber yang disetujui melalui keputusan presiden ini meliputi analisis dan evaluasi perumusan kebijakan keamanan siber dan implementasi rekomendasi kebijakan di bidang keamanan siber. Selain itu juga mencakup penyusunan dan penyempurnaan UU Kesadaran Hukum Publik dan implementasi UU Keamanan Siber Komprehensif.

Keppres ini juga memuat definisi krisis siber. Definisi krisis siber adalah situasi insiden siber yang terus berkembang dan memenuhi kriteria krisis siber. Status ini dapat ditetapkan oleh presiden hanya atas usul Kepala Badan dan Sandi Negara (BSSN).

Pada saat yang sama presiden juga harus membentuk gugus tugas untuk krisis siber tetapi keputusan presiden ini tidak menyebutkan pembentukan badan PPD yang dinantikan banyak pihak karena reputasinya yang kuat dalam menangani krisis. dunia maya. klausul PPD. Hukum yang memuat penerapan sanksi yang berat.